Struktur Konsesi dan Regulasi Pemerintah Kolonial
Sistem Konsesi dalam Pembangunan Infrastruktur
Dalam pengembangan perusahaan kereta api zaman Belanda, sistem konsesi menjadi kunci utama. Pemerintah Hindia Belanda saat itu tidak membangun sendiri seluruh infrastruktur perkeretaapian, melainkan memberikan hak konsesi kepada swasta atau badan usaha tertentu untuk membangun dan mengoperasikan jalur kereta api dalam jangka waktu tertentu. Konsesi ini disertai berbagai insentif, termasuk jaminan finansial dan monopoli atas wilayah operasional tertentu.
Dengan sistem ini, investasi swasta mengalir deras ke sektor transportasi. Namun, sistem konsesi juga menghadirkan problem ketimpangan. Banyak jalur kereta dibangun bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tapi berdasarkan potensi ekonomi wilayah tersebut bagi perusahaan. Wilayah penghasil kopi, gula, dan karet jadi prioritas, sementara daerah yang miskin atau terpencil diabaikan.
Perusahaan kereta api Belanda di Indonesia memanfaatkan konsesi ini secara maksimal. Mereka membangun ratusan kilometer rel dengan target utama mendukung perkebunan dan industri kolonial. Sayangnya, sistem ini tidak memperhatikan aspek pemerataan pembangunan. Jalur-jalur yang dibangun lebih fokus ke arah pelabuhan, bukan antar-wilayah yang menghubungkan desa dengan kota.
Beberapa kontrak konsesi bahkan memberikan keleluasaan ekstrem kepada perusahaan, seperti hak mengatur tarif, mempekerjakan buruh lokal secara semena-mena, dan bahkan hak untuk menggusur penduduk demi jalur rel. Akibatnya, rel kereta api tumbuh subur, tapi menyisakan luka sosial yang mendalam.
Peran Pemerintah Hindia Belanda dalam Pengawasan
Meskipun mayoritas jalur dibangun oleh perusahaan swasta, pemerintah kolonial tetap memegang peranan penting. Mereka menerapkan kebijakan pengawasan melalui departemen khusus, yang bertugas mengatur standar keselamatan, kualitas rel, dan perizinan operasi. Namun, pengawasan ini seringkali longgar dan tidak berpihak pada kepentingan lokal.
Pemerintah lebih tertarik menjaga kelangsungan investasi ketimbang hak-hak rakyat. Mereka cenderung berpihak pada perusahaan swasta bila terjadi konflik, terutama soal sengketa tanah atau ketenagakerjaan. Dalam banyak kasus, buruh lokal yang mengeluhkan kondisi kerja tidak mendapatkan perlindungan.
Pada awal abad ke-20, kesadaran mulai tumbuh untuk memperbaiki regulasi. Pemerintah mendirikan Staatsspoorwegen (SS), sebuah perusahaan milik negara, untuk ikut membangun jalur dan menyaingi dominasi swasta. SS berperan penting dalam pembangunan jalur utama di Jawa, terutama untuk transportasi militer dan birokrasi kolonial.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa meskipun Belanda menyerahkan pembangunan kepada swasta, mereka tetap ingin mempertahankan kendali strategis atas transportasi publik. Maka dari itu, sistem kereta api kolonial bukan semata bisnis, tapi juga instrumen politik dan militer untuk memperkuat kekuasaan Belanda di nusantara.
